Title: AII dan Imparsial Kritik Revisi UU TNI, Soroti Mandek Reformasi Militer Amnesty International Indonesia (AII) dan Imparsial secara terang-terangan memberikan kritik terhadap draf revisi UU TNI, yang mereka khawatirkan dapat membuat militer berada di atas hukum. Kritik ini semakin memantik perdebatan di kalangan warga Indonesia mengenai proses reformasi militer. Menurut AII, revisi UU TNI mempunyai beberapa poin yang meragukan, di antaranya berkaitan dengan kewenangan militer dalam menenteramkan ketertiban umum dan menangani krisis. Kritik juga datang dari Imparsial, yang menyoroti kurangnya transparansi dalam proses revisi UU TNI dan adanya upaya untuk mempertahankan otoritas militer. Revisi UU TNI yang diusulkan pemerintah Indonesia ini memancing perdebatan di kalangan para pengamat dan aktivis yang menilai terjadi kemunduran dalam proses reformasi militer. Reformasi militer sendiri merupakan agenda penting bagi Indonesia pasca era Orde Baru, di mana militer memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kepemimpinan negara. Namun, perdebatan mengenai revisi UU TNI ini juga menunjukkan betapa pentingnya partisipasi publik dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan negara. Reformasi militer yang sukses membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas dari pemerintah, termasuk juga dalam proses revisi undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang militer. Kritik dari AII dan Imparsial ini harus dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah Indonesia dan seluruh anggota DPR. Reformasi militer tidak boleh dipandang sebelah mata dan diabaikan, mengingat pentingnya peran militer dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, serta dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi.
