Judul: Menuju Indonesia yang Lebih Baik dengan Kades dan Lurah Jadi Paralegal Terlihat bahwa menteri Yasonna Laoly memiliki rencana jangka panjang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Bagaimana dia akan mencapai tujuannya? Dengan melatih kades dan lurah sebagai paralegal, siap untuk menangani perkara pidana kecil. Kita tahu bahwa kades dan lurah adalah orang-orang yang sangat sibuk dengan tugas-tugas mereka sehari-hari. Menangani administrasi desa, mengatur kegiatan warga, dan memberikan informasi tentang pembangunan desa. Namun, menangani kasus-kasus hukum? Apakah itu seharusnya menjadi tugas mereka? Menteri Yasonna sepertinya menganggap bahwa kades dan lurah cukup bijak untuk menyelesaikan masalah perselisihan warga dan pidana kecil. Apa yang dia tidak menyadari adalah masalah hukum lebih kompleks daripada hanya menyelesaikan perselisihan antara tetangga yang berdebat tentang kebisingan hewan peliharaan mereka. Apakah pelatihan paralegal itu benar-benar akan membantu mengurangi jumlah tahanan di penjara? Atau hanya menambah kerjaan bagi kades dan lurah tanpa hasil yang memuaskan? Kita tunggu saja perkembangannya. Satu hal yang pasti, ini akan menjadi perubahan besar bagi Indonesia. Ketika semua kades dan lurah dilatih sebagai paralegal, semua masalah hukum bisa diatasi dengan sangat cepat. Siapa butuh pengacara mahal saat kita bisa mengandalkan kades dan lurah kita sebagai ahli hukum? Bisa kita bayangkan sebuah Indonesia di mana kita tidak perlu membayar pengacara, hanya memanggil kades atau lurah kita untuk menyelesaikan masalah hukum kita? Pastinya kades dan lurah akan sangat senang mendapat tambahan tanggung jawab baru tanpa kompensasi yang cukup. Tunggu dulu? Apakah kita benar-benar harus bergantung pada kades dan lurah sebagai penegak hukum? Mungkin rencana ini terdengar baik di atas kertas, tapi di kehidupan nyata, ini akan menjadi masalah yang lebih besar. Mari kita harapkan bahwa para kades dan lurah akan mampu menangani tugas-tugas baru ini dengan baik, tapi masalah yang lebih besar mungkin akan muncul. Jadi, apakah ini adalah langkah maju Indonesia yang sebenarnya? Ataukah hanya mimpi basah dari seorang menteri yang terobsesi dengan kabaikan hukum? Anda yang menentukan.
