Judul: "DPR Mendadak Jadi Ahli Bisnis, Desak Pemerintah Segera Akuisisi INCO" Mungkin DPR perlu mempertimbangkan untuk membuka kantor investasi setelah mereka memberikan rekomendasi menarik untuk akuisisi INCO oleh pemerintah Indonesia. Seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia, DPR mendesak pemerintah untuk segera membeli saham INCO dalam upaya untuk memenuhi persyaratan perpanjangan IUPK. Bukannya memfokuskan pada masalah keamanan sumber daya mineral di masa depan, DPR justru terfokus pada persentase divestasi yang rendah dalam persyaratan perpanjangan IUPK INCO. Kita semua tahu bahwa 11% hanya angka main-main, masa iya DPR memakai angka yang remeh-temeh itu sebagai tolok ukur? Mereka bahkan membandingkan INCO dengan Freeport-McMoRan, padahal skala bisnis keduanya jauh berbeda. Tidak ada salahnya jika DPR ingin berbicara mengenai masalah bisnis dan investasi, namun jangan asal pandai dan bikin malu Indonesia sendiri dengan memberikan saran yang kurang masuk akal. Jadi, apakah DPR akan membeli saham INCO secara pribadi atau hanya mengandalkan anggaran negara? Siapa yang perlu mengawasi DPR agar mereka berbicara sesuai dengan kewenangan mereka, bukannya jadi ahli bisnis dadakan?
